(Objek Wisata Mandeh) Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera yang merupakan visi kepala daerah terpilih rupanya tidak akan berjalan dengan mudah. Pasalnya, terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pembangunan yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Seperti yang tertuang didalam Perubahan RPJMD Pessel 2016-2021 yang kemudian dikenal dengan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018, Permasalahan tersebut antara lain: Baca juga: Empat Permasalahan Pokok di Pesisir Selatan a. Urusan Pendidikan Untuk urusan pendidikan, saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum tuntasnya program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang terindikasi dari rata- rata lama sekolah masih 8,13 tahun. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan masih belum terwujud secara maksimal yang terindikasi dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun masih 90,18%. Dengan demikian masih...
Ketua DPD Partai Golkar Pesisir Selatan Syafril Saputra dan Ketua DPK Partai Golkar Sutera Trisno Priyadi Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golongan Karya (Golkar) Kecamatan Sutera dengan tema ´Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Sutera Kita Raih Kembali Kejayaan Partai Golkar´ di Pasar Surantih pada, Minggu (5/9) berjalan lancar dan sukses. Dalam Muscam tersebut, Trisno Priyadi terpilih secara aklamasi sebagai ketua dewan pimpinan kecamatan (DPK) Partai Golkar Kecamatan Sutera masa bhakti 2021-2026. Terpilih sebagai Ketua DPK Partai Golkar Kecamatan Sutera, Trisno mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengkonsolidasi kepengurusan di tingkat kecamatan dan kenagarian yang ada di Kecamatan Sutera untuk membesarkan Golkar sebagai partai bersama. "Kita akan mengkonsolidasi dan membenahi kepengurusan di tingkat kenagarian dan kecamatan," kata Trisno. Pria yang akrab biasa Tris itu menilai, kepengurusan di tingkat kecamatan dan kenagarian merupakan ujung t...
(Bupati Pesisir Selatan) Indeks pembangunan manusia (IPM) Pesisir Selatan dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai target dan selalu dibawah rata-rata Ipm provinsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa, IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah suatu daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam satu periode. Baca juga : Empat Permasalahan Pokok di Pesisir Selatan Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesisir Selatan 2016-2019 yang kemudian dikenal dengan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, IPM Pessel ditargetkan pada tahun 2018 dan 2019 yakni sebesar 69,55 dan 70,07 . Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat , IPM Pessel pada tahun 2019 dan 2018 justru berada pada posisi 68,47 dan 69,40 yang artinya capaian ini tidak sesua...
Komentar
Posting Komentar
Silahkan memberikan komentar terbaiknya, saran serta kritikan anda adalah motivasi bagi kami untuk berbuat baik kedepannya