Hanya 27% Jalan di Pesisir Selatan yang Berkondisi Baik

-
(Salah satu jalan rusak di Pesisir Selatan)
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Selain itu jalan juga memiliki peran sebagai prasarana distribusi barang dan jasa yang mana kegiatan tersebut merupakan urat nadi bagi kehidupan masyarakat,bangsa, dan negara.

Jalan juga merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia, apabila adanya jalan yang rusak bisa dikatakan merusak hubungan dan ikatan di wilayah Republik Indonesia.

Baca juga: Wilayah Rawan Bencana di Pesisir Selatan

Berdasarkan buku "Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka 2019", yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan pada bulan Agustus 2019, tertulis, bahwa jalan kabupaten yang berkondisi baik pada tahun 2018 hanya 27 persen atau sepanjang 650,18 km.

Diketahui panjang jalan yang berstatus "Jalan Kabupaten" di Pesisir Selatan adalah 2.333,18 km, Jalan itu membentang dari Kecamatan Koto XI Tarusan di Utara hingga Kecamatan Silaut di Selatan.

Baca juga: Separuh Masyarakat Pesisir Selatan Penerima Bantuan Sosial

Sepanjang 2.333,18 km jalan tersebut, 650,18 km(27,87 persen) berkondisi baik, 250,61 km (10,74 persen) dengan kondisi sedang, 548,23 (23,5 persen) km berkondisi rusak dan 884,16 km (37.9 persen).



Melihat data tersebut maka kondisi jalan rusak berat adalah kondisi jalan yang mendominasi di Pesisir Selatan. Dan kondisi jalan rusak dan rusak berat adalah 61,4 persen yang artinya lebih dari separuh jalan di Pessel adalah kategori rusak dan rusak berat.

Komentar

Posting Komentar

Silahkan memberikan komentar terbaiknya, saran serta kritikan anda adalah motivasi bagi kami untuk berbuat baik kedepannya

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Permasalahan Sektoral Pesisir Selatan

-
Gambar
(Objek Wisata Mandeh) Terwujudnya Masyarakat Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera yang merupakan visi kepala daerah terpilih rupanya tidak akan berjalan dengan mudah. Pasalnya, terdapat beberapa permasalahan dan kendala dalam pembangunan yang sifatnya strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Seperti yang tertuang didalam Perubahan RPJMD Pessel 2016-2021 yang kemudian dikenal dengan  Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018, Permasalahan tersebut antara lain: Baca juga:  Empat Permasalahan Pokok di Pesisir Selatan a.    Urusan Pendidikan Untuk urusan pendidikan, saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum tuntasnya program Wajib Belajar (Wajar) 9 tahun yang terindikasi dari rata- rata lama sekolah masih 8,13 tahun. Selain itu, akses terhadap layanan pendidikan masih belum terwujud secara maksimal yang terindikasi dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 tahun masih 90,18%. Dengan demikian masih...
Selengkapnya »

Pimpin DPK Golkar Sutera, Trisno Priyadi: Mari Membesarkan Golkar sebagai Partai Bersama

-
Gambar
Ketua DPD Partai Golkar Pesisir Selatan Syafril Saputra dan Ketua DPK Partai Golkar Sutera Trisno Priyadi Musyawarah Kecamatan (Muscam) Partai Golongan Karya (Golkar) Kecamatan Sutera dengan tema ´Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Sutera Kita Raih Kembali Kejayaan Partai Golkar´ di Pasar Surantih pada, Minggu (5/9) berjalan lancar dan sukses. Dalam Muscam tersebut, Trisno Priyadi terpilih secara aklamasi sebagai ketua dewan pimpinan kecamatan (DPK) Partai Golkar Kecamatan Sutera masa bhakti 2021-2026. Terpilih sebagai Ketua DPK Partai Golkar Kecamatan Sutera, Trisno mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengkonsolidasi kepengurusan di tingkat kecamatan dan kenagarian yang ada di Kecamatan Sutera untuk membesarkan Golkar sebagai partai bersama. "Kita akan mengkonsolidasi dan membenahi kepengurusan di tingkat kenagarian dan kecamatan," kata Trisno. Pria yang akrab biasa Tris itu menilai, kepengurusan di tingkat kecamatan dan kenagarian merupakan ujung t...
Selengkapnya »

IPM Pessel 2 tahun terakhir: Menurun dan dibawah Rata-Rata Provinsi

-
Gambar
(Bupati Pesisir Selatan) Indeks pembangunan manusia (IPM) Pesisir Selatan dalam dua tahun terakhir tidak pernah mencapai target dan selalu dibawah rata-rata Ipm provinsi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa,  IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah suatu  daerah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dalam satu periode. Baca juga : Empat Permasalahan Pokok di Pesisir Selatan Sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pesisir Selatan 2016-2019 yang kemudian dikenal dengan Perda No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda  Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,  IPM Pessel ditargetkan pada tahun 2018 dan 2019 yakni sebesar 69,55 dan 70,07 .  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat , IPM Pessel pada tahun 2019 dan 2018 justru berada pada posisi 68,47 dan 69,40 yang artinya capaian ini tidak sesua...
Selengkapnya »